Tulungagung – Komitmen mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berpihak kepada kelompok rentan kembali ditegaskan Pemerintah Kabupaten Tulungagung melalui penyelenggaraan Musyawarah Perempuan, Anak dan Disabilitas (Muspadi) Tahun 2026. Forum yang digelar di Pendopo Kongas Arum Kusumaning Bongso, Selasa (23/6/2026), dibuka langsung oleh Plt. Bupati Tulungagung Ahmad Baharudin.
Muspadi menjadi wadah partisipasi bagi perempuan, anak, dan penyandang disabilitas untuk menyampaikan aspirasi serta kebutuhan mereka dalam proses perencanaan pembangunan daerah. Kegiatan ini diikuti berbagai unsur, mulai dari pimpinan daerah, perangkat daerah, organisasi masyarakat, komunitas perempuan, pegiat perlindungan anak, penyandang disabilitas, akademisi, hingga sejumlah pemangku kepentingan lainnya.
Dalam sambutannya, Ahmad Baharudin menegaskan bahwa pembangunan tidak boleh hanya berorientasi pada kelompok tertentu, melainkan harus mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara adil.
“Kita semua sepakat bahwa pembangunan daerah harus menyentuh seluruh lapisan masyarakat, termasuk perempuan, anak, dan penyandang disabilitas. Kehadiran forum ini menjadi bukti nyata bahwa suara mereka sangat dibutuhkan dalam menentukan arah pembangunan ke depan,” ujarnya.
Berdasarkan data kependudukan tahun 2025, jumlah penduduk Kabupaten Tulungagung mencapai 1,142 juta jiwa, dengan perempuan mencapai 49,91 persen dari total populasi. Sementara itu, berbagai persoalan yang dihadapi kelompok rentan masih memerlukan perhatian serius.
Data UPTD PPA mencatat sepanjang tahun 2025 terdapat 18 laporan pengaduan yang berkaitan dengan perempuan. Sedangkan kasus yang melibatkan anak tercatat sebanyak 243 laporan di ULT PSAI dan 70 pengaduan di UPTD PPA. Di sisi lain, jumlah penyandang disabilitas di Tulungagung diperkirakan mencapai sekitar 34 ribu jiwa.
Menurut Ahmad Baharudin, kondisi tersebut menjadi alasan pentingnya menghadirkan ruang dialog yang lebih inklusif. Selama ini, mekanisme perencanaan pembangunan reguler dinilai belum sepenuhnya mampu menjangkau kelompok rentan, sehingga berbagai kebutuhan dan usulan mereka belum seluruhnya terakomodasi.
Melalui Muspadi yang dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat desa, kecamatan hingga kabupaten, pemerintah daerah berharap aspirasi yang muncul dapat menjadi dasar dalam penyusunan program dan kebijakan yang lebih tepat sasaran.
Mengusung tema “Suara Perempuan, Anak dan Disabilitas untuk Pembangunan Tulungagung yang Berkeadilan, Inklusif, dan Berkarakter”, forum ini diharapkan mampu menghasilkan rekomendasi strategis bagi pembangunan daerah yang semakin ramah bagi seluruh masyarakat.
“Semoga hasil dari musyawarah ini melahirkan kebijakan-kebijakan yang tepat, sehingga Tulungagung benar-benar menjadi daerah yang layak anak, ramah perempuan, dan inklusif bagi seluruh warga tanpa terkecuali,” harapnya.(mis/red)
