Tulungagung – Pernyataan Plt Bupati Tulungagung Ahmad Baharudin yang mengaku akan menggunakan feeling dalam menentukan Sekretaris Daerah (Sekda) definitif justru memunculkan gelombang spekulasi di media sosial. Jika kepala daerah mengandalkan feeling, netizen pun tampaknya memiliki feeling versi mereka sendiri.
Bahkan, jauh sebelum keputusan resmi diumumkan, banyak warganet sudah berani menyimpulkan bahwa nama Tri Hariadi akan menjadi pilihan akhir. Prediksi itu beredar luas di berbagai grup WhatsApp dan media sosial, seolah hasil akhir sudah dapat ditebak meski proses seleksi belum mencapai garis finish.
Di ruang publik, muncul pertanyaan yang cukup tajam. Jika sejak awal publik sudah bisa menebak siapa yang akan dipilih, lalu sejauh mana tahapan seleksi yang telah dilalui lima peserta benar-benar menjadi faktor penentu?
Seleksi Sekda sendiri bukan proses singkat. Ada tahapan administrasi, asesmen kompetensi, penulisan makalah, hingga wawancara yang menghabiskan waktu, tenaga, dan anggaran. Namun ketika pernyataan “feeling” muncul di ujung proses, sebagian masyarakat mulai mempertanyakan bobot hasil seleksi dibanding pertimbangan subjektif pengambil keputusan.
Tidak sedikit komentar netizen yang menyebut proses tersebut berpotensi dipersepsikan sebagai formalitas jika hasil akhirnya dianggap sudah mudah ditebak sejak awal. Persepsi itu tentu menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah untuk membuktikan bahwa sistem merit masih menjadi landasan utama dalam pengisian jabatan strategis.
Nama Tri Hariadi sendiri bukan tanpa alasan menjadi favorit prediksi publik. Selain menjabat Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi, ia juga saat ini dipercaya sebagai Penjabat Sekda Tulungagung. Posisi tersebut membuatnya memiliki visibilitas dan pengalaman yang lebih dekat dengan pusat pengambilan kebijakan di lingkungan Pemkab.
Meski demikian, hingga saat ini tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa keputusan akhir telah ditentukan atau dipengaruhi faktor tertentu di luar mekanisme yang berlaku. Karena itu, berbagai dugaan mengenai kedekatan politik atau faktor non-kompetensi masih sebatas spekulasi yang berkembang di masyarakat.
Yang pasti, keputusan Plt Bupati nantinya akan menjadi ujian tersendiri bagi kepercayaan publik. Jika pilihan yang diambil mampu dijelaskan melalui rekam jejak, kapasitas, dan hasil seleksi yang objektif, maka polemik bisa mereda. Namun jika ruang penjelasan itu minim, spekulasi yang berkembang di media sosial akan semakin sulit dibendung.
Pada akhirnya, yang ditunggu masyarakat bukan sekadar siapa yang dilantik, melainkan alasan yang membuat seseorang layak dilantik. Sebab dalam birokrasi modern, feeling mungkin bisa menjadi pertimbangan tambahan, tetapi legitimasi publik tetap dibangun melalui transparansi, kompetensi, dan akuntabilitas.(mis/red)
