Baca-Berita.id – Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pemerintahannya terus melakukan pembenahan tata kelola keuangan negara dan pengelolaan sumber daya alam guna memastikan kekayaan Indonesia benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Penegasan tersebut disampaikan saat menghadiri Penutupan Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama dan Konferensi Besar (Konbes) Nahdlatul Ulama (NU) 2026 di Institut Agama Islam (IAI) Syaichona Mohammad Cholil, Bangkalan, Jawa Timur, Selasa (23/6/2026).
Di hadapan para ulama dan tokoh NU, Presiden menyampaikan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab untuk membuka informasi terkait kondisi dan kebijakan negara. Menurutnya, para ulama merupakan pemimpin yang memiliki kedekatan langsung dengan masyarakat sehingga perlu memahami berbagai langkah yang sedang dijalankan pemerintah.
“Saudara-saudara sekalian, saya ingin memberi beberapa data. Karena para ulama adalah pemimpin yang paling dekat sama rakyat. Para ulama berhak untuk mengerti,” ujar Presiden.
Dalam kesempatan tersebut, Presiden turut memaparkan capaian pembangunan infrastruktur yang baru diresmikan, yakni pembangunan jalan desa dan jalan daerah sepanjang 1.151 kilometer. Ia menjelaskan bahwa pembangunan tersebut menelan anggaran sekitar Rp5,4 triliun.
“Saya baru saja tadi meresmikan 1.151 kilometer jalan, jalan desa, jalan daerah. 1.000 kilometer jalan ini memakan anggaran 5,4 triliun. 5,4 triliun bisa membangun 1.000 kilometer. Bayangkan kalau 20 triliun, berapa ribu jalan yang bisa kita bangun. Berapa ribu jembatan bisa kita bangun untuk rakyat kita. Berapa puluh ribu sekolah yang bisa kita perbaiki,” ungkap Presiden.
Prabowo menilai efisiensi penggunaan anggaran menjadi faktor penting dalam mempercepat pembangunan. Karena itu, pemerintah terus berupaya menutup berbagai celah yang selama ini menyebabkan kebocoran penerimaan negara.
“Begitu banyak uang kita menguap, hilang, dan ini pemerintah yang saya pimpin, saya bertekad untuk berbuat yang terbaik, untuk menghentikan kebocoran-kebocoran ini,” tegas Presiden.
Selain fokus pada pengelolaan anggaran, pemerintah juga melakukan penertiban terhadap pemanfaatan sumber daya alam yang tidak sesuai ketentuan. Langkah tersebut mencakup penguasaan kembali lahan perkebunan sawit yang melanggar aturan hingga penutupan aktivitas pertambangan tanpa izin.
“Pemerintah saya telah merebut kembali, menguasai kembali lebih dari 5 juta hektare kebun kelapa sawit yang melanggar hukum, yang tidak sesuai peraturan. Yang bikin kebun di hutan lindung, yang memalsukan laporan, kita telah menutup ratusan tambang-tambang tanpa izin,” ujar Presiden.
Menurut Presiden, upaya tersebut bukan pekerjaan mudah mengingat luas wilayah dan besarnya potensi sumber daya yang dimiliki Indonesia. Namun demikian, pengawasan yang kuat harus terus dilakukan agar kekayaan negara dapat dikelola secara optimal.
“Jadi memang usaha ini bukan usaha yang ringan. Negara kita besar, negara kita luas, dan negara kita sangat-sangat kaya,” kata Presiden.
Pada bagian akhir sambutannya, Presiden Prabowo kembali menegaskan pentingnya membangun pemerintahan yang bersih sebagai fondasi utama kemajuan bangsa. Ia menilai pemberantasan korupsi menjadi syarat mutlak agar hasil pembangunan dapat dirasakan secara merata oleh seluruh rakyat Indonesia.
“Karena itu, kuncinya adalah pemerintah harus bersih. Pemerintah harus benar-benar tidak boleh korup. Tidak boleh ada korupsi di pemerintah Republik Indonesia,” tegas Presiden.
Komitmen tersebut menjadi bagian dari agenda pemerintah dalam memperkuat tata kelola pemerintahan, memberantas korupsi, serta mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam demi mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan.
Sumber: PresidenRI.go.id.
