Tulungagung – Sahabat Gading Haryo Bismoko Soroti gelombang ketidakpuasan masyarakat terhadap jalannya roda pemerintahan yang dinilai telah memasuki fase yang mengkhawatirkan. Kegagalan sistemik dalam mengelola sektor-sektor fundamental memicu kemerosotan tajam pada tingkat kepercayaan masyarakat (public trust), sebuah kondisi yang secara sosiologis menjadi prasyarat utama munculnya ketidakstabilan sosial, perpecahan dan potensi aksi kerusuhan massal.
Pernyataan tegas tersebut disampaikan oleh aktivis sosiologi sekaligus Ketua Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Rayon Sufi, Gading Haryo Bismoko. Menurutnya, krisis kepercayaan (crisis of trust) yang terjadi saat ini merupakan akumulasi dari rapor merah pemerintah di berbagai sektor vital, mulai dari kesehatan, pendidikan, hingga penyediaan lapangan kerja.
“Masyarakat hari ini dihadapkan pada realitas yang timpang. Aspek kesehatan dan pendidikan yang seharusnya menjadi hak dasar belum mampu ditingkatkan secara merata. Di sisi lain, sempitnya lapangan pekerjaan membuat tekanan ekonomi di akar rumput semakin mencekik. Ketika pemenuhan kebutuhan dasar ini gagal, fondasi kepercayaan masyarakat kepada negara otomatis runtuh,” ujar Gading dalam keterangannya, Sabtu (18/7).
Berita Tentang Korupsi Menjadi Konsumsi Publik Setiap Hari.
Menurut Gading, puncak dari segala kekecewaan publik berakar pada suburnya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang seolah kian dinormalisasi. Di tengah tuntutan agar masyarakat melakukan efisiensi ekonomi, publik justru disuguhi tontonan gaya hidup mewah pejabat (flexing) dan rentetan skandal korupsi yang melibatkan elite politik dan aparat penegak hukum.
Situasi ini diperparah oleh fenomena impunitas hukum—di mana para pelaku korupsi politik sering kali mendapatkan sanksi yang tidak setimpal, atau bahkan kembali mendapatkan panggung publik tanpa rasa bersalah. Hal ini memicu kejenuhan kolektif di mana masyarakat merasa bahwa sistem yang ada dirancang bukan untuk melindungi mereka, melainkan untuk melanggengkan kekuasaan oligarki.
Pejabat Inkompeten Memperkeruh Situasi.
Lebih lanjut, Gading menyoroti penempatan jajaran pejabat publik yang dinilai tidak kompeten di pos-pos strategis. Alih-alih menghadirkan solusi dan kebijakan yang berorientasi pada rakyat, kehadiran pejabat yang minim kapabilitas ini justru memperlebar jarak antara pemerintah dan masyarakat.
“Rendahnya kompetensi sebagian pejabat publik membuat respons negara terhadap krisis menjadi lambat dan tidak tepat sasaran. Ini bukan lagi sekadar masalah administrasi, melainkan kegagalan sistemik yang membuat publik merasa tidak lagi diurus oleh negara,” tegasnya.
Faktor yang paling krusial dalam mempercepat pembusukan kepercayaan publik adalah aspek penegakan hukum dan birokrasi, yang ditandai dengan penempatan pejabat-pejabat yang inkompeten. Gading menilai penunjukan posisi strategis di pemerintahan lebih sering didasarkan pada kompromi politik dan patronase (bagi-bagi kekuasaan), ketimbang kompetensi dan integritas.
“Publik disuguhi tontonan pejabat yang salah ucap, gagap menyikapi krisis, atau bahkan terjerat kasus moral dan korupsi. Ketika posisi penting diisi oleh figur yang tidak kapabel, kebijakan yang lahir pasti cacat logika dan tidak memihak rakyat. Ini memicu sinisme akut di tengah masyarakat: buat apa patuh pada aturan jika yang mengatur tidak kompeten?” tegas Gading.
Sumbu Pendek Frustasi Sosial dan Risiko Kerusuhan.
Dalam kacamata sosiologi perilaku kolektif, Gading mengingatkan bahwa akumulasi dari kekecewaan di sektor kesehatan, pendidikan, lapangan kerja, dan kekesalan terhadap figur pejabat inkompeten ini menciptakan apa yang disebut sebagai deprivasi relatif—jarang antara apa yang diharapkan masyarakat dari negara dengan apa yang nyata mereka terima.
Ketika saluran aspirasi resmi seperti parlemen, audiensi formal, maupun ruang digital dianggap tidak lagi didengar atau justru direpresi, maka massa cenderung mencari jalannya sendiri. Kekecewaan yang terpendam lama ini bertindak bagaikan bahan bakar kering yang siap meledak hanya dengan satu pemantik kecil.
“Pemerintah jangan naif dengan menganggap ketenangan di permukaan sebagai tanda bahwa semua baik-baik saja. Ini adalah ketenangan yang menipu (the illusion of stability). Jika sumbu frustasi sosial ini terus ditekan oleh kebijakan-kebijakan yang tidak populer dan tidak berpihak pada rakyat, ledakan itu bisa berwujud gelombang aksi massa tak terkendali di jalanan,” urainya secara mendalam.
Di akhir analisisnya, Ketua PMII Rayon Sufi ini mendesak pemerintah untuk segera melakukan langkah radikal: melakukan bersih-bersih birokrasi dari pejabat inkompeten, meredistribusi anggaran secara nyata ke sektor publik dasar, dan membuka ruang dialog yang jujur dengan masyarakat.
“Mengembalikan public trust tidak bisa dengan gimmick komunikasi atau pencitraan di media sosial. Negara harus membuktikan diri kembali berfungsi. Jika tidak, biaya sosiologis dan politik yang harus dibayar akibat kerusuhan sosial jauh lebih mahal ketimbang ego mempertahankan pejabat yang tidak becus bekerja,” pungkas Gading.(ding/red)
