Tulungagung – Langkah penyidikan kasus dugaan korupsi pembelian Wisma Kanjengan memasuki fase baru. Tim penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Tulungagung menggeledah dua kantor Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung, Selasa (30/6/2026).
Penggeledahan dilakukan di Kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) serta Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). Kedua instansi tersebut diduga memiliki dokumen dan data yang dibutuhkan penyidik untuk mengungkap rangkaian proses pembelian Wisma Kanjengan.
Di Kantor Disbudpar, penggeledahan dipimpin langsung Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari Tulungagung, Novan Bernadi. Pada saat yang sama, tim penyidik lainnya melakukan pemeriksaan di Kantor BPKAD yang berada di Jalan Ahmad Yani Timur.
Selama penggeledahan berlangsung, penyidik terlihat menyisir sejumlah ruangan dan memeriksa berbagai dokumen yang berkaitan dengan administrasi maupun pengelolaan aset. Beberapa berkas turut diamankan sebagai bagian dari kepentingan penyidikan.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, penggeledahan ini merupakan upaya penyidik melengkapi alat bukti dalam perkara dugaan korupsi pembelian Wisma Kanjengan. Penyidik diduga menelusuri proses mulai dari perencanaan, penganggaran, penetapan nilai, hingga mekanisme pembelian aset yang menggunakan anggaran pemerintah.
Meski demikian, Kejari Tulungagung belum menyampaikan secara resmi hasil penggeledahan maupun jumlah dokumen yang berhasil diamankan. Penyidik juga masih belum mengungkap pihak-pihak yang telah dimintai keterangan ataupun kemungkinan adanya penetapan tersangka.
Penggeledahan di dua OPD ini menunjukkan penyidikan tidak lagi sebatas pengumpulan keterangan saksi, melainkan telah mengarah pada pendalaman dokumen dan alat bukti. Hasil dari penggeledahan tersebut diperkirakan akan menjadi bagian penting dalam mengungkap ada atau tidaknya penyimpangan dalam proses pembelian Wisma Kanjengan.(mis/red)
